Campuran: 6/2/13

Monday, June 3, 2013

Demo Soal CPNS, Guru Honorer di Bone Adu Jotos dengan Pegawai Disdik

Aksi unjuk rasa guru honorer di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, berubah jadi 'kerusuhan'. Sejumlah guru honorer terlibat adu jotos dengan pegawai Dinas Pendidikan. Kantor porak-poranda.

Polisi langsung melerai kedua kubu. Namun demikian, sejumlah guru terlanjur menderita lebam di bagian wajah dan tubuhnya.

Kejadian itu berawal saat guru honorer yang didampingi aktivis LSM Forum Peduli Masyarakat Sipil (FMS) mendemo kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Jalan Raya Kartini, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulsel, Senin (27/5/2013). Massa menuntut transparansi ujian kompetensi honorer K2 sebagai syarat pendaftaran CPNS.

Kericuhan mulai terjadi saat puluhan guru honorer berusaha meringsek masuk ke ruang kepegawaian untuk meminta Surat Perjalanan Dinas (SPD) Kepala Dinas Pendidikan setempat yang dikabarkan sedang berada di kota Makassar. Para pegawai terus menghalangi dan mengusir massa. Kedua kubu sama-sama emosi. Adu jotos pun tak terelakkan.

Sejumlah titik ruangan kantor Disdik jadi ajang adu jotos. Aksi brutal ini berakhir setelah polisi tiba di lokasi dan melerai kedua kubu. Tak hanya menyisakan lebam di wajah dan di beberapa bagian tubuh guru dan pegawai Disdik, 'kerusuhan' itu membuat ruangan kantor porak-poranda. Barang-barang inventaris berserakan di lantai.

Gagal menyampaikan aspirasinya, kemudian massa membubarkan diri. Namun mereka berjanji akan kembali dengan massa yang lebih besar lagi.

"Di kantor Dinas Pendidikan ini adalah orang-orang terdidik, bukan preman. Kami ini datang baik-baik, masa kami dipukuli. Aksi tidak berakhir hari ini, kami akan datang lagi dengan massa yang besar," teriak Awal, koordinator Aksi, sesaat sebelum meninggalkan kantor Disdik.

Sumber: news.detik.com

Untuk menjadi CPNS yang jujur tanpa membayar Anda harus rajin berlatih dan belajar. Silahkan daftar dan ikuti Try Out CPNS Online unuk mengasah pengetahuan Anda bersama ribuan member dan peserta se Indonesia

Kabupaten Banyumas Masih Kekurangan Guru

abupaten Banyumas saat ini masih kekurangan guru PNS cukup banyak, khususnya pada jenjang SD. Bahkan Forum Interaksi Guru Banyumas (Figurmas) maupun Dinas Pendidikan Banyumas menyebut, saat ini kekurangannya mencapai 900-1.000 orang.

Kekurangan guru tersebut disebabkan banyaknya guru yang telah memasuki masa pensiun, terutama mereka yang saat itu mengikuti program inpres (sekitar tahun 1970-an). Kondisi ini semakin diperparah dengan kebijakan moratorium penerimaan PNS yang dilakukan pemerintah sejak beberapa tahun lalu. Praktis kekurangan guru semakin bertambah.

''Hampir setiap tahun ada sekitar 250 guru SD yang memasuki masa pensiun. Padahal dalam dua tahun terakhir ini, Kabupaten Banyumas tidak ada penerimaan CPNS untuk formasi guru,'' kata pegiat Figurmas, FA Agus Wahyudi, Senin (3/6).

Untuk mengatasi kekurangan guru juga tidak mudah, pasalnya ketika sekolah melalui dinas mengajukan tambahan formasi guru dalam penerimaan CPNS, tidak langsung serta merta disetujui. Kalau pun mendapatkan persetujuan, jumlah formasinya juga tidak sebanding dengan kebutuhan.

Belum lagi kebijakan pemerintah pusat yang melarang bagi daerah yang pengeluarannya lebih besar dibandingkan pendapatan untuk membuka penerimaan CPNS. Kenyataan tersebut membuat sekolah semakin bingung dan tidak berdaya mengatasi problem kekurangan guru.

Akhirnya untuk menyiasati agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, sekolah melakukan langkah mengangkat guru honorer. Lagi-lagi upaya tersebut juga tidak berjalan mulus, pasalnya sejak 2005 lalu pemerintah mengambil kebijakan melalui PP No 48/2005 dengan melarang pejabat, khususnya kepala sekolah dan dinas untuk mengangkat guru honorer.

Kebijakan ini tentu saja membuat sekolah kembali pusing. Oleh karena itu, lantaran kebutuhan guru mendesak, tidak sedikit sekolah mengakalinya dengan mengangkat guru wiyata bakti melalui Surat Keputusan (SK) komite sekolah. Langkah ini dinilai tidak menyalahi aturan, sebab yang mengangkat komite dan bukan kepala sekolah atau dinas.

''Kebijakan pemerintah yang melarang sekolah untuk mengangkat guru honorer, diakui menjadi dilema bagi sekolah. Kalau boleh jujur, kebijakan tersebut justru menjadi sesuatu yang blunder, sebab di satu sisi sekolah mengalami kekurangan guru, tapi di sisi lain sekolah juga tidak boleh mengangkat guru honorer,'' ungkapnya.

Sumber: suaramerdeka.com

Untuk menjadi CPNS yang jujur tanpa membayar Anda harus rajin berlatih dan belajar. Silahkan daftar dan ikuti Try Out CPNS Online unuk mengasah pengetahuan Anda bersama ribuan member dan peserta se Indonesia

Daerah di Sumbar Fokus Rekrut Honorer K-2

Sejumlah pemerintah kabupaten/kota di Sumbar memprioritaskan rekrutmen calon PNS dari tenaga honorer kategori 2 (K-2), ketimbang membuka lowongan bagi pelamar umum. Namun begitu, tenaga honorer K-2 yang diajukan pemda Sumbar, relatif besar jumlahnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pasaman Barat Muhayatsyah menegaskan tidak menerima CPNS melalui jalur umum pada tahun ini. Pemkab Pasbar fokus pada penerimaan CPNS melalui jalur K-2, yang diusulkan sebanyak 1.478.

“Hingga kini belum ada kepastian tentang penerimaan CPNS 2013. Untuk itu, kemungkinan besar kita tidak menerima CPNS melalui jalur umum,” kata Muhayatsyah kepada Padang Ekspres di Simpangampek, Senin (27/5).

Menurutnya, Pemkab Pasbar masih membutuhkan sekitar 800 CPNS untuk penempatan nagari dan kecamatan. Formasi yang dibutuhkan adalah tenaga kesehatan, guru dan penyuluh. Saat ini, jumlah pegawai di Pasaman Barat sekitar 7.000 orang. “Masih butuh tambahan karena banyak daerah terisolir yang belum terjangkau guru atau bidan,” jelasnya.

Untuk formasi guru, katanya, Pasbar kekurangan 400 guru SD. “Kita telah melayangkan surat ke Menteri PAN-RB, BKN, dan Mendagri mengenai kekurangan guru SD. Kekurangan guru SD itu terdiri dari guru kelas sebanyak 350 orang, guru agama 30 orang, dan guru olahraga 20 orang,” katanya.

Dia mengingatkan masyarakat yang berminat menjadi CPNS, tidak tergiur iming-iming orang tertentu yang mengaku bisa meloloskan jadi CPNS. “Beberapa bulan lalu, nama bupati dan kepala BKD Pasbar dicatut dengan alasan bisa dijadikan CPNS. Kalau menemui hal itu, segera lapor ke instansi terkait, bila perlu ke polisi,” tegasnya.

Sedangkan Pemkab Pesisir Selatan, Sekretaris BKD Riko didampingi Kabid Formasi Pengadaan dan Dokumentasi Data Nurlaini menjelaskan tidak menerima CPNS dari jalur umum. Sebab, porsi anggaran APBD Pessel masih di atas 65 persen untuk gaji PNS.

“Kita fokus menuntaskan honorer K-2, yang jumlahnya 1.468 orang. Mereka tengah menunggu verifikasi hasil uji publik bulan lalu,” terangnya.

Riko mengaku hingga kini belum ada pemberitahuan penerimaan CPNS dari Kemen PAN-RB. “Makanya, Pessel belum bisa menentukan sikap penerimaan CPNS tahun 2013 ini, untuk kategori umum,” ujarnya.

Jumlah PNS Pessel saat ini 8.590 orang. Pessel masih butuh pegawai pada formasi tenaga guru, kesehatan dan tenaga teknis. Total kebutuhan ideal PNS di Pessel saat ini mencapai 6.871 orang.

“Kita pernah mengusulkan penambahan CPNS kepada pemerintah pusat sebanyak 2.821 orang. Rinciannya, tenaga pendidik diusulkan 1.421 orang, tenaga kesehatan 230 orang, dan tenaga teknis 1.170 orang. Khusus guru, kekurangan terjadi pada guru agama, BK dan penjas. Sedangkan untuk tenaga kesehatan, masih kurang tenaga keperawatan dan bidan, tenaga dokter spesialis,” ujarnya.

Berbeda dengan Pasaman, mengusulkan 180 orang CPNS dari pelamar umur. Hanya saja, susunan formasi belum ditetapkan. “Usulan kuota CPNS yang kita ajukan belum turun sampai saat ini,” kata Kepala BKD Pasaman, Zulfahmi.

Sedangkan untuk tenaga honorer K-2, BKD Pasaman mengajukan 486 orang untuk mengikuti seleksi CPNS. “Diangkat atau tidaknya dia menjadi CPNS, tergantung hasil ujian tertulis nantinya,” terangnya.(roy/yon/eri)

Sumber:: padangekspres.co.id

LSM desak Polres Sumenep tuntaskan kasus penipuan CPNS

Kasus penipuan yang dilakukan oleh S (inisial), oknum pegawai Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Sumenep, terhadap Mohammad Dafir warga dusun Pancor, desa Lebeng Barat, kecamatan Pasongsongan, Sumenep, beberapa waktu lalu mendapat sorotan tajam kalangan LSM.

Pasalnya, hingga kini kasus itu terkesan mandeg di kepolisian.

Fauzan Adhima, direktur Sumenep Reseach and Development (SRD) Center mengecam aksi penipuan itu. “Sungguh sangat tidak manusiawi, karena pelakunya adalah pegawai Kemenag yang mestinya memberikan contoh baik,” ujarnya, Jumat (31/05/2013).

Anehnya, pihak kepolisian terkesan mandul menangani kasus itu. “Entahlah, saya jadi bertanya-tanya kenapa laporan korban masih belum diproses oleh Polres Sumenep,” paparnya. Padahal korban sangat ingin kepastian kasus yang menimpanya seperti apa. “Kasihan korban kan kalau digantung begini,” imbunya.

Karenanya, Fauzan mendesak Polres Sumenep menyidik pelaku yang telah dilaporkan oleh korban tersebut. “Biar kasus ini segera tuntas,” tukasnya.

Sementara Kabag Ops Polres Sumenep Kompol Edy Purwanto berjanji menindaklanjuti semua laporan yang masuk kepada dirinya. “Semua laporan yang masuk tidak akan dihentikan. Semua laporan itu akan kami kaji dan ditindaklanjuti. Kalau memang cukup bukti, pasti akan dilanjutkan,” kata perwira dengan satu melati di pundak ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, S telah menipu Mohammad Dafir dengan modus calo CPNS. Akibat penipuan itu, korban mengalami kerugian materi sebanyak Rp 150 juta.

Oleh pelaku, uang yang diberikan sebanyak tiga tahap tersebut dikatakan sebagai jaminan kelulusan korban mengikuti tes CPNS.@rhahmatullah

Sumber: lensaindonesia.com

Tidak Semua K-2 Cirebon Lulus

CIREBON– Sejak September 2010 lalu, 492 tenaga honorer kategori dua (K-2) yang telah diverifikasi semakin menyusut. Saat ini, 418 honorer K-2 telah resmi masuk database Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan (BK-Diklat) Kota Cirebon.

Namun, tidak semua honorer K-2 dipastikan lulus. Hal ini disampaikan Kepala BK-Diklat Kota Cirebon Drs Ferdinan Wiyoto MSi didampingi Sekretaris BK-Diklat Drs Agung Prabowo MPd.

Ferdinan menegaskan, tidak dapat dipastikan seluruh honorer K-2 tersebut akan lulus. Meskipun, harapan BK-Diklat semua honorer yang ikut seleksi berikutnya dapat lulus dan bisa kembali ditempatkan pada posisi masing-masing. “Kami tak dapat menjamin. Semua dikembalikan kepada persiapan mereka,” terangnya seperti diberitaka Radar Cirebon (Grup JPNN).

BK-Diklat tidak berniat mengecilkan semangat para honorer K-2 yang akan berjuang melalui berbagai tahapan menuju kursi PNS. Hanya saja, Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan), memiliki standar dan persyaratan yang selektif. “Harus benar-benar belajar dan mempersiapkan diri dengan baik. Jangan main-main,” ucap Ferdinan.

Selain itu, dia berpesan agar para honorer K-2 itu tidak mempercayakan masa depan sebagai PNS kepada oknum yang mengaku dapat meluluskan honorer dengan uang. Ferdinan memastikan, tidak ada kelulusan dengan aksi suap-menyuap. Karena itu, 418 honorer K-2 harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya.

“Jangan sekali-kali dan jangan pernah percaya rayuan oknum yang mengaku bisa meluluskan honorer K-2 dengan uang. Itu pasti tidak mungkin,” sergah pria kelahiran 1957 itu.

Sekretaris BK-Diklat Agung Prabowo menambahkan, perjalanan honorer K-2 dimulai sejak September 2010. Saat itu, jumlahnya mencapai 492 orang. BK-Diklat memverifikasi mereka berdasarkan syarat yang ditetapkan Kemenpan. Yakni honorer setidaknya bekerja sebagai honorer terhitung 1 Januari 2005 atau sebelumnya. Setelah proses seleksi, 443 honorer dianggap memenuhi syarat tersebut.

Awal Januari 2011, BK-Diklat melakukan uji publik. Saat itu, lanjut Agung, banyak pihak yang protes. Baik dari masyarakat maupun sesama honorer K-2. Mengetahui hal itu, pihaknya mengumpulkan semua pihak yang berselisih sampai OPD masing-masing. “Kami ancam, mau lewat jalur pidana karena membuat dokumen dan keterangan palsu atau sesuai aturan? Akhirnya 20 orang honorer K-2 membuat surat pernyataan dokumen dan keterangan yang diberikan tidak benar,” paparnya.

Setelah itu, 423 sisa honorer K-2 yang telah uji publik dilaporkan ke BKN. Dalam perjalannya, 423 honorer K-2 tersebut ada yang mengundurkan diri karena berbagai alasan.

Di antaranya, mereka diterima sebagai PNS di daerah lain. Jumlah akhir, 418 honorer K-2 dianggap menjadi database valid dan sah. Dari jumlah itu, kata Agung, tidak mungkin bertambah dan bisa berkurang. “Kalau ada yang mengundurkan diri lagi, atau dikeluarkan akibat indisipliner, jumlah bisa berkurang,” terang Agung.

Selanjutnya, 418 orang tersebut akan mengikuti tes CPNS pada September 2013 nanti. Karena itu, Agung berpesan agar honorer K-2 menjaga sikap dan kinerja. Pasalnya, tidak menutup kemungkinan akan terganggu karena hal-hal lain yang terkait. Seperti perselingkuhan atau menjadi istri kedua. “Itu tidak boleh. Berdasarkan data Kemenpan, 90 persen PNS diberhentikan karena selingkuh,” ungkapnya.

Ke depan, BK-Diklat akan melakukan pemantapan kepada yang bersangkutan agar tidak terkejut. Selain itu, lanjut Agung, persiapan matang harus dilakukan sendiri oleh 418 honorer K-2 itu. Karena keberhasilan ada di usaha masing-masing. “Berdoa dan berusaha, Insya Allah lulus,” pesannya. (ysf)

Sumber: jpnn.com

TIdak Ada Penerimaan CPNS 2013 di Jambi

Wali Kota Jambi, Bambang Priyanto, menegaskan tidak ada penerimaaan CPNS tahun 2013 ini di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

Menurut Bambang di Jambi, Rabu (29/5/2013), saat ini berdasarkan data di Badan Kepegawaian Kota Jambi, justru kelebihan pegawai sehingga tidak mungkin merekrut CPNS lagi.

"Pegawai kita sudah penuh, jadi tidak ada rekrutmen CPNS. Ini berdasarkan ketentuan dari BKN Pusat," katanya, usai penyerahan beasiswa di Dinas Pendidikan Kota Jambi.

Saat ditanya soal banyaknya keluhan sekolah yang kekurangan tenaga pengajar, Bambang meminta Kepala Dinas Pendidikan, Rifai, menjelaskannya.

Rifai mengakui adanya kekurangan tenaga pengajar. Namun pihaknya akan merekrut tenaga pengajar dengan sistem kontrak, melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Sebelum ada keputusan dari BKN Pusat tentang pengangkatan CPNS guru, jalan keluarnya adalah merekrut tenaga honor daerah menggunakan dana BOS," ujarnya.

Menurut Rifai, ada peluang pengunaan anggaran BOS sebesar 20 persen untuk membayar tenaga pengajar honor daerah. Dana itulah yang akan digunakan untuk membayar tenaga honor.

Soal minimnya gaji tenaga honor, Rifai menjelaskan, sebelum pengangkatan tenaga honor daerah, mereka sudah membuat kesepakatan dengan calon honorer soal kecilnya gaji tersebut.

"Jadi kita sudah buat kesepakatan soal gaji ini, meski kecil namun sebagian besar mereka tidak mempermasalahkanya," kata Rifai.

Ia menjelaskan, sebagian besar mereka mengatakan, tidak soal gaji kecil, bagi mereka yang penting adalah SK-nya. Uang tidak penting bagi mereka.

"Bagi tenaga honorer secara umum adalah sebuah kebanggaan menggunakan seragam PNS, jadi itu yang mereka kejar," tambah Rifai.

Sumber: kompas.com

Wonogiri Gagal Adakan Penerimaan CPNS 2013

WONOGIRI – Pemkab Wonogiri gagal mengadakan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2013. Sebab, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) menetapkan besarnya gaji pegawai menjadi acuan utama.

“Sebelumnya, saat ada kunjungan dari BKN [Badan Kepegawaian Negara], kami mendapat celah untuk mengusulkan perekrutan CPNS. Namun, setelah kami konsultasi ke Kemenpan dan RB, kesempatan itu hilang karena pemerintah pusat tetap menerapkan besarnya gaji pegawai sebagai acuan penerimaan CPNS,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Wonogiri, Rumanti Permanandiyah, saat dijumpai wartawan di Rumah Dinas Bupati, Senin (6/5/2013).

Ia pun mengurungkan niat untuk mengusulkan anggaran dalam Perubahan APBD 2013 senilai Rp800 juta. Padahal, lanjut dia, kebutuhan PNS di Wonogiri saat ini mencapai 2.500 orang yang dihitung dari jumlah PNS pensiun pada 2008-2013.

“Kalau acuannya tetap anggaran gaji pegawai, maka lima tahun ke depan kami tidak akan bisa membuka perekrutan CPNS,” ujarnya.

Menurutnya, anggaran belanja pegawai di wilayah Kabupaten Wonogiri mencapai 67,66% dari total APBD.

“Kalau dihitung riil, anggaran belanja pegawai hanya sekitar 44%. Tapi, anggaran itu belum termasuk uang transport dan kegiatan-kegiatan lain saat dinas luar. Anggaran itu juga menjadi satu dalam anggaran langsung dan tidak langsung sehingga jumlahnya lebih dari 50%,” imbuhnya.

Ia berencana membicarakan permasalahan itu pada forum BKD se-Soloraya yang diadakan setiap tiga bulan sekali, sambil menunggu aturan baru dari pemerintah pusat. Rumanti mengatakan pada 2013 ini, pembukaan CPNS hanya bisa dilakukan di Provinsi Jawa Tengah dan Kota Surabaya, Jawa Timur.

Di sisi lain, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Wonogiri, Haryono, mengatakan telah ada rasionalisasi untuk belanja pegawai. Menurutnya, anggaran gaji pegawai murni di Wonogiri hanya sekitar 48%. Namun, biaya untuk kegiatan lainnya yang menjadi tambahan anggaran.

Sebelumnya, Pemkab mendapat celah untuk perekrutan CPNS saat menerima kedatangan Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN, Yulina Setiyawati NN, beberapa waktu lalu. Saat itu, ia menyatakan besarnya alokasi gaji pegawai di setiap daerah bukan menjadi faktor utama untuk penetapan kuota penerimaan CPNS. Alokasi itu hanya sebagai salah satu bahan pertimbangan pemerintah pusat.

Sumber: solopos.com

Lebih Seribu Honorer K2 Bulukumba Bermasalah

BULUKUMBA,BB – Tim verifikasi faktual di Kabupaten Bulukumba Sulsel menemukan seribu lebih honorer Kategori II (K2) bermasalah sehingga terancam gugur pada penerimaan CPNS.

Sedikitnya 1.162 orang dari kalangan guru dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai honorer K2 bersyarat. Mayoritas menggunakan Surat Keterangan (SK) fiktif berdasarkan hasil temuan tim verifikasi faktual.

Jumlah di atas belum termasuk honorer K2 dari formasi teknis. Seperti diketahui Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Bulukumba menerima 3.385 honorer K2 yang lulus validasi dari BKN Pusat.

Namun hasil uji publik oleh tim verifikasi yang dibentuk Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) dan Inspektorat Bulukumba itu menemukan berkas yang bermasalah.

Saat ini tengah berjalan masa verifikasi berkas. Masih terdapat kurang lebih seribu berkas honorer K2 belum di verifikasi.

“Hasil verifikasi berkas honorer K2 nantinya akan dikembalikan kepada BKN sebagai bahan pertimbangan dalam meloloskan honorer K2,”kata Kepala Bagian Humas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba, Sukarman, belum lama ini.

Sumber: beritabulukumba.com

Kemenkeu Buka Lowongan CPNS Bagi 630 Sarjana

JAKARTA – Kementerian Keuangan membuka lowongan untuk para sarjana menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Direncanakan seleksi akan dilakukan Juli-Agustus 2013.

Menurut informasi, Kemenkeu membutuhkan 630 orang pegawai negeri sipil tingkat sarjana untuk ditempatkan di seluruh unit kementerian itu.

Seleksi PNS di kementerian favorit itu sejalan dengan rencana pemerintah merekrut 60.000 orang calon PNS pada Agustus 2013.

Hingga saat ini, Kemenkeu belum mengumumkan secara resmi rencana penerimaan CPNS itu karena menurut informasi, hal itu baru akan diumumkan pada pertengahan bulan ini melalui situs resminya www.depkeu.go.id.

Bagi sarjana S1 yang berminat mengikuti seleksi minimal harus mengantongi IPK 3.0 dan berusia kurang dari 27 tahun per 1 September 2013.

Peminat harus menyiapkan ijazah SD, SMP, SMA, dan S1/S2 asli dan foto copy yang telah dilegalisir rangkap lima.

Selain itu, siapkan juga berkas asli dan foto copy KTP, kartu keluarga, akte kelahiran, surat keterangan badan sehat/bebas narkoba, dan kartu kuning dari Kemenakertrans. Pendaftaran gratis melalui website Kemenkeu, yang harus dilakukan sendiri oleh pelamar.

Sumber: Solopos.com

Campuran

Pages